Globalisasi Ekonomi dan Kepentingan Nasional

Maret 19, 2007 — pikatan

Globalisasi ekonomi & kepentingan nasional
Oleh: Hendrawan Supratikno
Belum hilang dari ingatan kita, setelah Tembok Berlin runtuh pada 1989 dan sistem ekonomi pasar dianggap superior dibandingkan dengan sistem ekonomi terpusat, muncul pandangan kuat bahwa negara yang semakin cepat mengintegrasikan dirinya dengan sistem ekonomi dunia akan menikmati kemajuan lebih cepat ketimbang yang sebaliknya.Karena sejak 1966 ekonomi Indonesia memang mengorientasikan dirinya untuk terbuka terhadap modal asing, maka negeri ini saat itu dinilai sebagai salah satu negara yang paling diuntungkan oleh globalisasi ekonomi. Tidak tanggung-tanggung, cukup banyak predikat “terbaik” berhasil kita raih. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara paling sukses dalam menjalankan program keluarga berencana, swasembada pangan (baca: beras), manajemen utang luar negeri, dan sejenisnya. Puncaknya adalah predikat ‘Macan Asia’ yang didengung-dengungkan oleh berbagai konsultan dan lembaga internasional. Bahkan hanya beberapa bulan sebelum krisis ekonomi 1997, sejumlah kalangan masih mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat. Ketika krisis menghempaskan Indonesia, kita terbengong-bengong menyaksikan satu-per-satu yang kita banggakan berantakan. Ternyata telah terlalu lama kita terlena dalam pujian. Konsensus Washington Selama rezim Orde Baru, kebijakan ekonomi yang dominan diwarnai oleh pemikiran kelompok ekonom yang oleh pemikir-pemikir ekonom nasionalis disebut sebagai ‘Mafia Berkeley’. Istilah Mafia Berkeley dikemukakan pertama kali oleh David Rockefeller, saat tim ekonomi Indonesia pada awal Orde Baru, mengadakan pertemuan di Geneva. Pertemuan itu untuk mengundang investor asing masuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Rockefeller mungkin melihat para ekonom Indonesia yang dipercayai oleh Presiden Soeharto banyak yang lulus dari Universitas Berkeley, AS, universitas terkenal dengan reputasi terpuji. Dengan mengandalkan pada para ekonom terbaik itu, masa depan Indonesia, dalam bayangan Rockefeller, akan sangat cerah. Sebagian bayangan tersebut benar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seakan-akan membuktikan bahwa Indonesia berada dalam ‘on the right track’ (di jalur pembangunan yang tepat). Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa pertumbuhan tinggi tersebut mengandalkan diri atas utang luar negeri (debt-led development), eksploitasi sumber daya alam habis-habisan, disertai inefisiensi, dan ketimpangan pembangunan yang parah. Ujungnya adalah krisis ekonomi. Kemudian, kita semua tahu Indonesia jatuh dalam pelukan Dana Moneter Internasional (IMF), yang secara terang-terangan memang membawa resep solusi yang baku (one size fits all). Solusi baku tersebut dinamakan Konsensus Washington. Isi resep tersebut cukup banyak, ada 10 butir pokok. Tetapi bila diringkas, tiga komponen utamanya adalah kebijakan fiskal ketat, liberalisasi, dan privatisasi. Sejak saat itulah tiga istilah digunakan secara bergantian, yaitu Mafia Berkeley, Konsensus Washington, dan Neo-liberalisme. Kesamaan pokok antara ketiganya adalah kepercayaan yang luar biasa kepada keajaiban mekanisme pasar (market fundamentalism)